Demo Hari Ini Di Dpr Ri

Demo Hari Ini Di Dpr Ri

Rapat Paripurna DPR RI

Kamis, 5 Desember 2024

Senin, 30 September 2024

Selasa, 3 Oktober 2023

Selasa, 6 September 2022

Selasa, 12 April 2022

Selasa, 29 Maret 2022

Selasa, 8 Februari 2022

Selasa, 18 Januari 2022

Selasa, 18 Januari 2022

Video Ada Massa Demo di DPR Bikin Lalin Gatsu Tersendat

Sejumlah elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Massa menuntut RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

WARTAKOTALIVE.COM - Demo hari ini di Jakarta berpotensi besar pada Kamis (22/8/2024), karena selain mahasiswa, Partai Buruh akan kerahkan 5.000 orang di depan gedung DPR RI.

Para pengendara sebaiknya menghindari Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat agar tak kena kemacetan

Demo ini dalam rangka menanggapi langkah anggota DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Kontitusi (MK) tentang Pilkada.

Upaya DPR yang menganulir putusan MK tersebut dianggap memuluskan jalan bagi putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk bisa maju di Pilkada 2024.

Tak hanya itu, putusan MK yang dianulir tersebut disebut-sebut menjadi upaya 'menyingkirkan' Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar tidak ikut di Pilkada Serentak 2024.

Pakar politik Universitas Diponegoro (Undip), Wahid Abdurrahman mengatakan bahwa potensi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan merevisi keputusan MK merupakan bentuk politik yang tak baik untuk demokrasi.

Dirinya juga mengatakan bahwa potensi demo besar-besaran itu sebagai cerminan rakyat Indonesia lelah dengan proses demokrasi saat ini.

Baca juga: Meski Dianulir Baleg DPR, PDIP Tetap Daftarkan Calon Gubernur Jakarta Sesuai Putusan MK, Bisa Anies

"Kalau kemudian nanti lelah dengan proses demokrasi ini, apakah akan ada demo besar-besaran? Ini sangat mungkin terjadi," jelas Wahid, Rabu (21/8/2024), mengutip Kompas.com (21/8/2024).

Bahkan dirinya juga menyebut bahwa proses politik saat ini merupakan bentuk praktik politik machiavelistik yang menghalalkan semua cara

"Ini yang menurut saya, salah satu legasi yang paling buruk yang ditorehkan oleh Pak Jokowi (presiden) dan DPR periode sekarang," katanya lagi.

Mahasiswa Siap Turun ke Jalan

Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana akan menggelar aksi turun ke jalan dengan menuntut agar DPR tidak menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilkada.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Isu Reformasi Hukum dan HAM BEM SI, Fawwaz Ihza.

Fawwaz mengungkapkan pada hari ini, Rabu (21/8/2024), setiap universitas di Indonesia telah melakukan konsolidasi untuk melakukan aksi demonstrasi.

Polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Senin (13/3/2023). Hal ini imbas dari aksi unjuk rasa yang dilakukan Partai Buruh di depan Gedung DPR/MPR.

Cek rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR/MPR imbas demo buruh hari ini Rabu (10/8/2022).

Sambodo memastikan kondisi AKP Rudi saat ini membaik usai menjadi korban penganiayaan oleh massa unjuk rasa 11 April.

Kedua remaja itu dinyatakan positif Covid-19 setelah menjalani tes swab.

Terkait adanya demo di DPR, Koridor 1B yakni Stasiun Palmerah- Tosari dan Koridor 9E Kebayoran Lama-Jelamabar dihentikan sementara.

Akbar Alamsyag yang meninggal akibat kerusuhan saat demo di sekitaran Gedung DPR ditetapkan tersangka.

Maspupah mengaku kalau anaknya sempat dipijat oleh Yadi sebelum ikut aksi demonstrasi di Gedung DPR MPR RI.

Ratusan massa yang ricuh pada Senin malam 30 September 2019 itu diamankan jajaran Polda Metro Jaya.

Saat terjadi kericuhan di depan Polsek Palmerah sekitar pukul 23.00 WIB, anggota TNI AL menghadang massa yang akan memasuki kawasan Polsek Palmerah.

Polisi berhasil menangkap enam perusuh. Mereka langsung diangkut kendaraan menuju Polda Metro Jaya.

Gencatan senjata itu dimanfaatkan sebagian petugas untuk memesan kopi dari penjaja keliling.

Dalam kunjungan KPAI ke beberapa rumah sakit, korban yang terluka ada pelajar SMA dan SMP.

KPAI juga meminta aparat kepolisian untuk menangani anak yang ikut berdemo di DPR sesuai sistem yang berlaku.

Anda mungkin ingin melihat